View Allnasional

Sosial

Hukum

Latest News

Kamis, 25 April 2024

Wahyudi El Panggabean: Sebagian Besar Kasus yang "Menjerat" Wartawan Bersumber dari Berita Sepihak



Pekanbaru, kilatperistiwa.com---

Direktur Utama, Lembaga Pendidikan Wartawan, Pekanbaru Journalist Center (PJC), Drs. Wahyudi El Panggabean, M.H., meminta segenap wartawan di tanah air agar tidak terjebak dalam kemalasan dan ketakutan. Sehingga menulis berita secara sepihak.


"Yang paling saya tekankan: wartawan harus menaati aspek perimbangan. Dengan terlebih dulu memintai konfirmasi kepada pihak terberita. Sebab, berita sepihak bisa dimanfaat untuk menjerat Wartawan," katanya kepada para Pemimpin Redaksi Media Berita, Kamis (25/4) di Pekanbaru.


Wahyudi yang juga Master Trainer itu, mengungkapkan hal itu, menyikapi maraknya persoalan hukum yang membelit Wartawan Indonesia  akhir-akhir ini.


Termasuk kasus dua wartawan dan seorang narasumber yang saat ini lagi viral karena digugat pihak terberita  secara perdata di Pengadilan Negeri Makassar.


"Andai pemberitaan lebih dulu meminta konfirmasi ke pihak terberita, ceritanya bisa berbeda," kata Wahyudi.

"Jika memang,  belum berhasil diverifikasi lewat permintaan konfirmasi, lebih baik ditunda dulu beritanya," kata Penulis buku-buku tentang jurnalistik itu.


Wahyudi menyebut, jika berita yang menuding seseorang dimuat, tanpa dilengkapi konfirmasi dari pihak yang dituding, Undang Undang Pers memang menyarankan  pihak media menggunakan hak jawab.


"Tetapi, jika pihak terberita menempuh jalur hukum dengan menggugat ganti rugi kepada media secara perdata misalnya,  tanpa mengindahkan hak jawab itu, 'gak ada juga aturan yang melarang 'kan?" jelas Wahyudi.

"Atau melaporkan si Wartawan dengan memakai  KUHP atau UU ITE. Lantas, polisi juga menerima laporan itu dan memprosesnya. Ini yang sering terjadi," katanya.


Dalam banyak kasus, kata Wahyudi, Penyidik jiga selalu mengabaikan otoritas jurnalis yang dilindungi Undang Undang.

"Ada kesepakatan Dewann Pers

 dengan Kapolri, bahwa wartawan tidak boleh dkriminalisasi. Tetapi kesepakatan itu juga sering diabaikan," ungkapnya.

Demikian juga katanya APH yang lain seperti kejaksaan dan Hakim di Pengadilan. "Makanya, wartawan jangan sampai melanggar Kode Etik Jurnalistik. Di sini kuncinya," tegas Wahyudi.

Menurut Wahyudi, selama ini, sebagian besar masalah wartawan bersumber dari ketidaktaatan  pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI).


"Azas perimbangan berita ada pada Pasal 1 dan Pasal 3 KEJI. Memproduk berita sepihak, berarti pelanggaran pada ke-dua pasal itu," kata Wahyudi yang juga Anggota Dewan Kehormatan, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Pekanbaru itu.


Ketika persoalan  sudah mendera wartawan,  yang bersumber dari pelanggaran KEJI,  jangan berharap UU Pers bisa melindungi.


"Dalam banyak kasus pers, rekomendasi Dewan Pers juga, kelihatannya, tidak dihargai," katanya.


Dengan demikian, Wahyudi kembali mengingatkan, agar wartawan selalu  dan terus belajar ilmu jurnalstik, khususnya  KEJI. Kemudian harus berani meminta konfirmasi kepada pihak terberita.


"Kemalasan dan ketakutan  wartawan  hanya melahirkan karya jurnalis: Hit and Run. Ini sangat berbahaya," tegasnya.

Sumber : DPP AMI

Rabu, 24 April 2024

Wacana Wartawan Demo SPBU Mendapat Tanggapan dari Tokoh Pers Riau



Pekanbaru, kilatperistiwa.com---
Wacana aksi demo yang akan dilakukan oleh sekelompok wartawan yang mengatasnamakan "Persatuan Wartawan Se - Tapung Raya (PWTR) dan sempat viral di beberapa grup WhatsApp akhirnya mendapat Tanggapan dari Tokoh Pers Riau sekaligus Direktur Utama Pekanbaru Jurnalis Center (PJC) Drs.Wahyudi El Panggabean.,MH  yang sekaligus seorang Jurnalis Senior, Pembicara Nasional & Instruktur Jurnalistik.(24/04/2024).


Di tanggapannya,Jurnalis senior Drs.Wahyudi El Penggabean meminta kepada Wartawan agar untuk meningkatkan   naluri investigasinya serta membuat tim khusus sehingga membuka tabir kepalsuan dibalik dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak SPBU dan sehingga ada tindakan tegas dari APH


Disamping itu Wahyudi El Panggabean menjelaskan bahwa tugas wartawan adalah berburu informasi serta mendorong terwujudnya supremasi hukum sesuai dengan pasal 2,3,6 dan tentang kewenangannya ada di pasal 4, untuk berburu informasi, menyiarkan berita kemudian siapa yang menghalang halangi dapat dikenakan sangsi pidana sesuai ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang undang Pers nomor 40 Tahun 1999


"Barangsiapa yang mengganggu kerja wartawan dapat dipidana dengan pidana 2 tahun penjara serta denda 500.000.000 rupiah, meski itu Pimpinan Redaksi sekalipun."


Tambahnya lagi, kembali kepada undang undang,kalaulah wartawan melakukan demo,wah..entah dari mana dasar hukumnya? kita tidak menginginkan itu. Jadi kalau menurut saya lebih baik ditingkatkan skil jurnalisme untuk melakukan investigasi untuk membongkar kasus. Ucapnya


Bahkan Ia juga berkata,kalau menjadi wartawan janganlah cengeng serta kerjakanlah kerja kita sesuai dengan Tupoksi dan regulasi yang sudah diatur didalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999


"Kerja kita berburu informasi,memberitakan secara berimbang,bukan demo yang akhirnya dapat berimbas dan mencoreng nama baik profesi yang kita cintai."terangnya sambil mengatakan bahwa Wartawan saja tidak dibenarkan menjadi salah satu tim sukses apalagi untuk berdemo tentang dugaan pelanggan yang bersifat umum.


"Jangan sampai tukang pembuat berita malah kita yang jadi bahan berita. Akhir di tertawakan orang kita."imbuhnya sambil bercanda.(Pajar Saragih)

Sumber : DPP AMI

Selasa, 23 April 2024

Terkait AKSI Atas Nama Wartawan di SPBU, Ismail Sarlata "Jika Itu Tetap Dilaksanakan, Meminta AMI untuk Tidak Ikut-Ikutan"



Pekanbaru, kilatperistiwa.com---

Terkait beredaran Informasi adanya aksi yang mengatasnamakan Insan Pers yang tergabung dalam Persatuan Wartawan se Tapung Raya (PWTR), yang digerakkan oleh Anar Nenggolan selaku Koordinator Aksi, dan Rudi Hartono selaku Orator.


Terlepas pelaksanaan aksi tersebut diatas ditunda yang seyogyanya dilaksanakan pada Sabtu (20/04) kemarin, dan jika kemungkinan tetap akan dilaksanakan. Ismail Sarlata selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP-AMI) menegaskan kepada Pengurus maupun anggota AMI untuk tidak ikut-ikutan dalam aksi tersebut jika aksi tersebut tetap nantinya dilaksnakan oleh oknum yang mengatasnamakan insan pers dan/atau PWTR


" Saya Ismail Sarlata, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP-AMI), menegaskan untuk pengurus dan anggota yang tergabung di Aliansi Media Indonesia (AMI) untuk tidak ikut-ikutan dalam aksi sebagaimana tersebut diatas yang diduga di boncengin oleh oknum yang tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Pers dan atau organisasi Pers. "  tegas Ismail Sarlata Ketua Umum DPP AMI, dalam pres rilisnya pada awak media via WhatsApp Pribadinya.Selasa (23/04/2024)


Kenapa saya katakan demikian?,tanya Ismail Sarlata. Untuk aksi yang apabila akan tetap dilaksanakan nantinya, yang sempat tertunda. Jelas aksi tersebut bukan ranahnya wartawan dan/atau organisasi wartawan, dan legal sanding PWTR itu patut dipertanyakan apakah memiliki Badan Hukum yang jelas atau tidak?.


Dari 7 dasar aksi yang akan dilaksanakan mengatasnamakan Insan Pers dan/atau PWTR, jelas tidak wewenangnya wartawan dan/organisasi Pers. Adapun 7 dasar tersebut sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU Sumber Sari
2. Maraknya Pemberitaan Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi selama bertahun-tahun di SPBU Sumber Sari
3. Terjadinya Penangkapan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi terhadap masyarakat, namun SPBU Sumber Sari terus melakukan Penjualan BBM Bersubsidi kepada para pengepul yang menggunakan jeregen dan tangki ganda
4. Terjadinya Pengancaman Kriminal terhadap insan Pers ketika melakukan  profesinya di SPBU Sumber Sari atas penyalahgunaan BBM Bersubsidi
5. Penegakkan Supremasi Hukum terhadap UU BPH Migas atas MoU BPH Migas dengan Polri yang diduga lemah di Wilayah hukum Polres Kampar terkhususnya Kecamatan Tapung
6. Meminta Tegas agar pemilik SPBU ditindak sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu sekalipun Pemilik SPBU tersebut memiliki anak kandung yang diketahui sebagai perwira Polri aktif
7. Aksi tidak akan berhenti jika belum ada penindakkan atas tuntutan aksi kami sebagai masyarakat yang berprofesi control sosial (Pers, LSM) yang tergabung dalam Persatuan Wartawan se Tapung Raya.


Nah dari ke 7 (tujuh) dasar tersebut diatas, poin 1,2,3,5,6,dan 7 bukan ranahnya wartawan untuk ikutan dalam aksi demo karena itu sifatnya Umum dan wartawan cukup menggunakan profesinya dengan membuat sebuah berita dengan mengangkat narasumber yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan bukan ikut-ikutan aksi.


Dan pada poin 4, jelas pihak institusi Polri melalui Polsek Tapung Hulu sudah memprosea laporan yang dibuat oleh wartawan adanya dugaan pengancaman. Jadi untuk kita wartawan dan organisasi wartawan, wajib menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di kepolisian hingga naik ke Meja Hijau (Pengadilan). beber Ismail Sarlata


Di penghujung Ismail Sarlata meminta dengan tegas untuk Pengurus dan anggota AMI untuk tidak ikut-ikutan dalam aksi tersebut biarkan aksi itu menjadi ranahnya Ormas dan/atau LSM.


Pers hanya mengikuti proses berjalan aksi bukan ikut-ikutan dalam barisan aksi. Dan mengajak teman Pers yang ada di Kabupaten Kampar, mari kita menyikapi hal yang sifatnya positif bukan langsung ikut-ikutan yang diduga profesi Pers di tunggangi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.


Walaupun diketahui yang bertindak selaku Koordinator aksi dan orator itu diduga berlatar belakang profesi wartawan, jika ia juga merangkap sebagai LSM/Ormas dalam menjalankan fungsi sebagai Jurnalis jelas itu sudah salah. Yang salah jangan diikuti, karena SDM Pers itu memiliki SDM yang berkualitas dan tak mudah untuk seseorang menyandang sebuah profesi tanpa suatu skil yang mumpuni. Malulah kita pada masyarakat, dan pemerintah, yang ikut-ikutan akan aksi tersebut jika tetap dijalani.tutup Ismail Sarlata

Sumber : DPP AMI

Minggu, 07 April 2024

Catatan Aliansi Media Indonesia, Teruntuk Afrizal Sintong Bupati dan Indra Gunawan Kadiskominfotiks Rohil



Pekanbaru, kilatperistiwa.com---
Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP-AMI), memiliki pertimbangan dan catatan sendiri menjadikan Afrizal Sintong,S.IP Bupati dan Indra Gunawan,SE ,MH Kadiskominfotik Rokan Hilir sebagai Penasehat dan Pembina Utama di Dewan Pimpinan Pusat.


Hal tersebut disampaikan Hadiriku Zega selaku Wakil Ketua Umum DPP Aliansi Media Indonesia,sekaligus selaku Pemilik (owner) media online (Siber) Sergaponline.Com kepada Wartawan dalam pres rilisnya.Sabtu (07/04/2024)


Pertimbangan dan catatan yang dimiliki, melihat kepiawaian Afrizal Sintong,S.IP sejak Juni 2021 hingga 2022, memimpin Rokan Hilir yang senantiasa menerima masyarakat  kapan saja tanpa mengenal waktu yang sudah tidak rahasia umum dan diketahui Pengurus DPP AMI saja.


Tidak hanya itu saja, Afrizal Sintong tidak memberatkan pelaku usaha Pers baik lokal maupun nasional dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah melalui Diskominfotiks, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha pers langsung maupun melalui wartawan dan/atau Kabiro maupun perwakilannya yang berada di Rokan Hilir.


Agar apa yang menjadi haknya dapat diperolehnya sesuai regulasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah lainnya, dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat membunuh pelaku usaha pers kecil yang berhak untuk tumbuh dan berkembang.


Sementara Indra Gunawan,SE.,MH dipercayakan menjadi Kepala Dinas Kominfotiks Rokan Hilir September 2022 hingga sekarang.


Selama menjabat Kadiskominfotiks diketahui DPP AMI, dirinya banyak melahirkan inovasi terbaru untuk Kominfotik yang tidak hanya menitik beratkan kepada kerjasama media saja, melainkan telah menggagas dan melahirkan 40 website dan aplikasi digital bagi OPD termasuk aplikasi kerjasama sistem informasi  media secara elekronik (SIMATRIK) yang telah mendapatkan pengakuan sebagai inovasi daerah oleh Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2023 lalu.


Selama menjalankan perannya sebagai Kadiskominfotiks Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan corong pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, Simatrik salah satu dari aplikasi yang dilahirkannya, yang diciptakan untuk menjalin kerjasama media dengan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.


Walaupun aplikasi demikian telah dibentuk dan diciptakan, Pemerintah melalui Dinaskominfotik tetap tidak memberatkan media selaku rekanan media dalam melakukan jalinan kerjasama yang baik dengan pemerintah.


Dan dirinya (Indra Gunawan) juga berusaha menjadi penjembatan informasi kepada media, melalui OPD yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ketika terjadi dan/atau munculnya pemberitaan negatif maupun kritikan yang ditujukan kepada Pemerintah Rokan Hilir.


Dan bahkan untuk pelaksanaan kerjasama media,dirinya selalu melaksanakan tukar pendapat, audiensi dan/atau melakukan sharing melalui organisasi Pers yang ada di Kabupaten Rokan Hilir,untuk mencari solusi terbaik dalam mewujudkan hak pers sebagaimana yang diinginkan Afrizal Sintong,S.IP pula melalui Diskominfotiks.


Berdasarkan catatan tersebut diatas, Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia yang disingkat AMI dan merupakan organisasi Perusahaan Pers bukan Wartawan. Menetapkan Afrizal Sintong dan Indra Gunawan sebagai Penasehat dan Pembina Utama DPP AMI, agar hak perusahaan pers dapat terpenuhi yang beranjak dan di awali terlebih dahulu dari Kabupaten Rokan Hilir.


Atas nama Pengurus DPP Aliansi Media Indonesia,mengucapkan terimakasih atas kesediaan Afrizal Sintong,S.IP Bupati Rokan Hilir serta Indra Gunawan,SE ,M.H Kadiskominfotik yang bersedia untuk ditempatkan sebagai Penasehat dan Pembina Utama AMI. Dengan harapan,apa yg diterapkan DPP AMI dapat diterapkan oleh Pengurus Aliansi Media Indonesia (AMI) dimana saja seluruh Nusantara, baik tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dapat memberikan sosialisasi,edukasi dan hal lainnya serta dapat menyampaikan apa yang dilihat diketahui DPP sehingga menetapkan sosok Pemimpin Daerah dan Pemimpin Diskominfotik menjadi Penasehat dan Pembina di organisasi yang dipimpinnya.tutup Hadiriku Zega.....(Masrial/Suandra/Team)

Sumber : DPP AMI

Senin, 18 Maret 2024

Himbauan Wakil Ketua DPRD Kampar Fahmil.SE. Selama Ramadhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Agar Dapat Bekerja Seperti Biasa



Bangkinang, kilatperistiwa.com---

Wakil Ketua DPRD Kampar Fahmil.SE. berharap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat bekerja seperti biasa selama bulan Ramadan.


Wakil Ketua DPRD Kampar berharap, bulan ramadan ini jangan menjadi alasan bagi ASN untuk mengurangi pelayanan kepada masyarakat.


"Maka dari itu kami mengimbau kepada seluruh ASN di pemerintahan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Fahmil di Bangkinang, Jumat (15/3/2024).



Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan menjadi amal ibadah selama berpuasa di bulan Ramadan ini, dan berbeda dari amal ibadah pada hari biasanya.


Selain itu dirinya juga mengimbau seluruh masyarakat agar dapat menjaga toleransi terutama bagi kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.


"Umat non muslim juga diimbau untuk saling harga menghargai, dengan tidak makan dan minum di depan umum dan sembarang tempat. Sehingga umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, dapat melaksanakan dengan baik, sehingga memberikan amal ibadah bagi kaum muslim yang melaksanakan puasa," ujarnya.


Fahmil.SE. juga mengimbau para pengelola restoran dan rumah makan untuk tidak buka pada siang hari selama Ramadan. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang di berikan oleh pemerintah Kabupaten Kampar, agar umat muslim dapat melaksanakan ibadah puasa dengan nyaman.



Dengan saling menghargai, pihaknya optimis akan memberikan kenyamanan umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan ini. Untuk itu, dprd kampar juga mendorong, seluruh pihak ikut menjaga kondusifitas selama bulan ramahdan.


Dengan harapan umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman, sesuai ketentuan yang ada. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat agar dapat saling bahu membahu, untuk menjaga ketertiban dan kondusifitas selama bulan ramahdan.


"Dengan memberikan kesempatan kepada umat muslim seluas luasnya, untuk menjalankan ibadah puasa ramadhan dengan baik dan lancar. Hal ini tentunya, juga harus di dorong dari upaya pemerintah, yang juga ikut mendukung kondusifitas keamanan selama Ramadan," ujarnya.


Fahmil juga berharap Pemerintah Kabupaten Kampar dapat memberikan tindakan jika memang masih ditemukan adanya rumah makan dan restoran yang dengan sengaja buka di siang hari selama Ramadhan.


"Itu untuk memberikan efek jera, terhadap siapa saja yang dengan sengaja mengganggu kondusifitas umat muslim, yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di Bumi Serambi Mekkah ini," tukasnya.

Kamis, 14 Maret 2024

Pj Walikota Launching Mobil Layanan Cepat LPJU dan Bus TMP Gratis Bagi ASN



Pekanbaru, kilatperistiwa.com---
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun S.STP M.AP, me-launching mobil operasional layanan cepat Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan layanan gratis bus TMP bagi ASN yang berkantor di Tenayan Raya.

Launching dipusatkan di halaman kantor Dinas Perhubungan (Dishub) di komplek perkantoran terpadu walikota di Tenayan Raya, Rabu (13/3/2024).

Usai kegiatan, Pj walikota menyampaikan jika keberadaan mobil operasional layanan cepat LPjU tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada warga.


"Karena tugas pemerintah ini untuk melayani masyarakat," tegasnya.

Dikatakan Pj walikota, sejauh ini masih ada keluhan warga terkait lampu penerangan jalan. Keluhan itu bahkan dilaporkan secara langsung kepada dirinya.

"Untuk itu kami minta ke Dinas Perhubungan agar mengevaluasi pelayanan. Alhamdulillah, hari ini Dinas Perhubungan ada inovasi dan hari ini terwujud dengan menyiapkan mobil layanan," ujarnya.

Tahap awal, terang Pj walikota, saat ini baru terdapat sebanyak 6 mobil layanan cepat LPJU yang akan melayani 15 kecamatan. Secara bertahap, jumlah mobil akan ditingkatkan ke depannya.


"Sekarang untuk satu mobil ada yang melayani dua sampai tiga kecamatan dulu. Kita berharap dengan keberadaan mobil ini bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

Sementara itu untuk launching bus TMP gratis bagi ASN, sebut Pj walikota, bertujuan memberikan transportasi yang aman dan nyaman kepada pegawai menuju ke komplek perkantoran terpadu di Tenayan Raya.

"Ini kan banyak pegawai kita yang tempat tinggalnya jauh dari perkantoran, maka kita beri kemudahan pelayanan yang mana rute MPP ke Tenayan Raya bisa ditumpangi secara gratis," tutupnya.(Adv)

Selasa, 12 Maret 2024

Berlangsung Semarak, Muflihun : Petang Belimau, Tradisi Sucikan Diri Sambut Ramadan



PekanbaruBerlangsung Semarak, Muflihun : Petang Belimau, Tradisi Sucikan Diri Sambut Ramadan
, kilatperistiwa.com----Acara Petang Belimau berlangsung semarak di halaman Rumah Tuan Kadi, tepian sungai Siak, Senin (11/3/2024). Petang Belimau ini merupakan tradisi mensucikan diri dalam menyambut bulan Ramadan.

"Petang Belimau merupakan acara yang digelar setiap tahun. Kegiatan ini terus dibenahi agar menjadi lebih sempurna ke depannya," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun dalam pidatonya.

Tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah segera masuk. Bulan Ramadan merupakan bulan yang selalu dinanti kaum muslimin.




"Petang Belimau adalah tradisi yang diwariskan oleh orang tua dahulu sebagai wujud rasa syukur dan kegembiraan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ini harus terus dilestarikan dengan berbagai kegiatan positif," ucap Muflihun.

Kegiatan Petang Belimau ini sekaligus momentum bagi warga Pekanbaru untuk bersatu padu. Sehingga, tali silaturahmi kembali terjalin.

"Petang Belimau ini akan dijadikan event nasional dengan atraksi yang lebih meriah di tahun mendatang. Terima kasih kepada sanggar seni yang telah tampil hari ini," ujar Muflihun.

Petang Belimau ini juga menjadi awal mula rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia/Bangga Berwisata di Indonesia (BBI/BBWI) selama tiga bulan ke depan. Acara Festival Lancang Kuning juga akan digelar pada 1-5 Mei 2024.

"Festival Lancang Kuning ini berupa tarian massal, pentas seni, pameran, karnaval, dan pawai budaya serta kegiatan kebudayaan lainnya," ungkap Muflihun. (KP)

About Me