Bangkinang Kota, kilatperistiwa.com-
Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat Paripurna tentang Jawaban Pemerintah tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Kampar, Kamis (10/4/2025).
Penyampaian jawaban ini disampaikan langsung oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos, MT yang didampingi oleh Sekda Kampar Hambali, SE, MBA, MH. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, S.Hi yang juga dihadiri oleh Pimpinan DPRD serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan para undangan lainnya.
Terhadap pandangan Fraksi-Fraksi atas LKPJ Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupatrn Kampar berikan jawaban yang di dalamnya menguraikan, bahwa pandangan yanh diberikan oleh fraksi-fraksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi atas saran dan masukan yang disampikan oleh seluruh Fraksi terkait dengan Pemerataan pembangunan, Angka Kemiskinan, Tunda Bayar serta lainnya.
Ia juga menjelaskan, Terhadap pandangan fraksi Gerindra terkait penyelesaian permasalahan tunda bayar pekerjaan fisik tahun 2024 di Kabupaten Kampar sebesar Rp. 63.000.000.000 (Enam Puluh tiga miliar rupiah), hal tersebut sudah diupayakan resolusinya dan pembayaran diusahakan dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 ini, dan terimakasih atas apresiasi yang telah diberikan, hal ini tidak terlepas dari peran serta anggota DPRD Kampar dalam ikut menyukseskan program pemerintah.
Terhadap pandangan Fraksi Demokrat ada 15 catatan yang menjadi perhatian yaitu terkait dengan Pemerataan Pembangunan, Serapan Anggaran Belum Maksimal, Langkah inovatif dan pemberdayaan ekonomi untuk menekan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, peningkatan fasilitas dan tenaga pengajar di sekolah-sekolah terpencil, Distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas layanan dasar masih belum merata, Reformasi Birokrasi Harus Nyata.
“Hal-hal ini menjadi perhatian kami Pemerintah Kabupaten Kampar untuk memaksimalkan kinerja OPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, agar lebih efisien, tepat sasaran dan memprioritaskan kemanfaatan bagi masyarakat. Terimakasih atas catatan dari Fraksi Demokrat”. ungkap Bupati.
Kemudian, Ahmad Yuzar melanjutkan penyampaian jawaban terhadap Pandangan Fraksi Golkar ada 12 hal yang menjadi catatan yaitu agar membuat kajian ilmiah terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari sektor pajak Retribusi dan pendapatan lainnya, Pemanfaatan asset daerah agar dapat memberikan kontribusi kepada daerah seperti Tanah, bangunan dan lain, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja operasi, agar membayarkan Honorarium Tenaga Honor Daerah dan Tenaga Honor Lepas sampai akhir masa kerjanya.
”Untuk mensukseskan Misi dan Visi KAMPAR DIHATI, Pemerintah Kabupaten Kampar akan menyusun struktur organisasi menyesuaikan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah serta akan menempati personel sebagaimana dimaksud Fraksi Golkar The Right Man in The Right Place, khusus terkait dengan Asrama Putri di Yogyakarta pelaksanannya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.
Terhadap Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi PKS yang menjadi perhatian dan catatan adalah ke depan yaitu agar Pemerintah Kabupaten Kampar menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama, Perlu adanya program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa kampar, memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara merata dan berorientasi pada kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat, mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh serta mengutamakan transparansi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan partisipasi masyarakat.
“Ini menjadi perhatian kita bersama, dan ini menjadi prioritas Bagi kami dalam perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan yang lebih tepat sasaran" demukian dikatakan Bupati Kampar ini.
Kemudian, Terhadap pandangan Fraksi Nasdem terdapat 4 catatan bagi Pemerintah Kabupaten Kampar dan untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kampar akan melakukan evaluasi terhadap OPD dalam rangka mensolidkan barisan dan upaya mewujudkan Visi dan Misi Kampar di Hati, begitu juga dengan camat-camat akan kami minta untuk menempati Rumah Dinas yang telah disediakan, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait dengan Program meringankan biaya pendidikan, pada tahun 2024 telah dilaksanakan melalui Program Keluarga peduli Pendidikan (KERLIP), membuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan sudah adanya program Bantuan Langsung untuk siswa miskin serta bantuan perlengkapan dan peralatan sekolah kepada Siswa SD dan SMP.
Kemudian, Terhadap pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia ada 3 hal yang telah disampaikan yaitu optimalisasi Pendapatan, Pembinaan BUMD serta fokus terhadap pembangunan berbasis SDM dan menertibkan Usaha Galian C.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam tahun 2025 ini, telah mengundang seluruh Pimpinan BUMD beserta Jajarannya untuk menyampaikan expose terkait capaian program dari masing-masing BUMD diantaranya Deviden dalam rangka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), permasalahan BUMD, serta masukan atau langkah strategis yang akan dilakukan dimasa mendatang dalam menunjang kinerja BUMD.
Selanjutnya melakukan pembinaan secara berkala terhadap BUMD yang belum dapat memberikan kontribusi PAD serta Pemda Kampar terus berupaya meningkatkan langkah penertiban baik secara persuasif maupun tegas terhadap usaha Galian C Ilegal melalui Tim Yustisi Kabupaten Kampar, hal ini dalam rangka penertiban dan menyikapi atas adanya usaha galian C ilegal di wilayah Kabupaten Kampar.
Yang terakhir, Terhadap pandangan Fraksi PAN ada 3 catatan yang kami dapat untuk itu sesuai Sesuai visi Kabupaten Kampar yaitu terwujudnya Kabupaten Kampar yang Agamis, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen tetap istiqomah dalam arah pembangunan melalui program kegiatan.
Bupati Kampar juga mengatakan bahwa Kami menilai pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar berupa catatan-catatan, rekomendasi, usulan serta harapan-harapan ini sangat dibutuhkan, demi perbaikan dan kelangsungan pembangunan yang lebih baik. Ini akan dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
“Untuk itu, segala masukan dan saran sangat kami hargai dan akan menjadi perhatian, atas nama Pemerintah Daerah dengan hati yang tulus mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, semoga upaya yang telah dilaksanakan menjadi amal ibadah kita semua. “tutupnya.
Rapat paripurna tersebut dilanjutkan dengan pembahasan Pembentukan Panita Khusus Pembahasan LKPJ Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 dan Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026.
Rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian pidato visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kampar ini dibuka oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, S.Hi. Dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Kampar, Sekda Kampar Hambali, SE, MH, Forkopimda Plus Kabupaten Kampar, Para Staf Ahli Bupati Kampar, Para Asisten Setda Kampar, Para Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, Camat se Kabupaten Kampar, Pimpinan BUMN/BUMD Di Wilayah Kabupaten Kampar, Ketua KPU Kabupaten Kampar dan Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar beserta jajaran. 
Lebih lanjut dikatakannya, dalam mewujudkan visi telah dirumuskan misi strategi, yaitu meningkatkan kualitas Sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang merata serta peningkatan kapasitas tenaga kerja, meningkatkan pemberdayaan perempuan, mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintahan, meningkatkan pembangunan keagamaan, meningkatkan daya saing produk UMKM, industri kreatif, hilirasi produk pertanian dan perkebunan, meningkatkan dan mengembangkan insfratruktur, pariwisata serta pertanian serta melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Di akhir pidatonya, Bupati Kampar menegaskan, dalam rangka membangun Kabupaten Kampar di segala bidang, pihaknya komitmen untuk menjalin kerjasama dengan berbagai stekholder, baik itu Pemerintah Daerah lainnya, maupun pihak swasta, dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Kampar. Sedangkan dalam hal memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik, diperlukan hubungan yang harmonis dengan DPRD Kabupaten Kampar mengingat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD, merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara, dan bersifat kemitraan.
