PEKANBARU - Upaya penguatan UMKM dan lembaga keuangan mikro syariah terus digencarkan di Provinsi Riau sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan usaha, pembiayaan syariah, serta pengembangan ekonomi hijau yang melibatkan pelaku UMKM di berbagai daerah di Riau.
Upaya tersebut dipaparkan dalam kegiatan pemaparan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Provinsi Riau yang dilaksanakan secara virtual di Riau Command Center (RCC) Menara Lancang Kuning, Selasa (12/5/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Riau.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menjelaskan bahwa penguatan UMKM berbasis syariah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Menurutnya, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pengembangan ekonomi syariah harus mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan sektor usaha produktif,” katanya.
Dalam pemaparannya disebutkan bahwa total pembiayaan syariah bagi UMKM di Provinsi Riau pada tahun 2025 mencapai Rp3,58 triliun. Sementara pembiayaan syariah untuk sektor mikro tercatat sebesar Rp480 miliar atau sekitar 16 persen dari total pembiayaan syariah.
Pemerintah Provinsi Riau juga menjalankan sejumlah program inkubasi bisnis syariah, di antaranya Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA), onboarding UMKM, Karya Riau Bertuah, dan Kelompok Meranti Bersagu yang melibatkan puluhan tenant dan pelaku usaha.
Selain itu, program ekonomi hijau berbasis UMKM juga terus dikembangkan dengan melibatkan ratusan pelaku usaha pada klaster pangan padi dan cabai. Program tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pada sektor keuangan mikro syariah, total aset Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Provinsi Riau mencapai Rp37,9 miliar dan aset Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebesar Rp40,9 miliar. Saat ini juga terdapat 109 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah menerapkan praktik bisnis syariah di Provinsi Riau.
“Pemerintah Provinsi Riau akan terus memperkuat kolaborasi dan dukungan terhadap UMKM serta lembaga keuangan syariah agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” tutupnya.